Rabu, 13 MEI 2026 • 19:54 WIB

Ketidakpastian Atlet Muay Thai Indonesia: Kontroversi Dualisme Kepengurusan Berlanjut

Author

Edi Hidayat

Ketidakpastian menyelimuti dunia bela diri Indonesia seiring konflik di Pengurus Besar Muay Thai Indonesia (PBMI). Sekitar 1.200 atlet kini menghadapi dampak serius akibat permasalahan organisasi yang terus berlarut.

Dengan adanya penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi, banyak yang mempertanyakan legalitas proses ini. Menghadapi potensi dampak negatif, atlet dan orang tua merasakan tekanan psikologis yang mengganggu persiapan kompetitif mereka.

Persoalan Legalitas: 30 Pengprov Tiba-Tiba Dijabat PLT

Lutfi Agizal, Sekretaris Jenderal PBMI versi Farel Alfaret, menyatakan ada kejanggalan dalam proses pengurusannya. Ia menjelaskan bahwa pelantikan PLT di 30 Pengurus Provinsi dilakukan mendadak tanpa pencabutan SK yang sah.

"Terjadi penunjukan Pelaksana Tugas (PLT) di 30 Pengurus Provinsi (Pengprov) secara mendadak tanpa melalui proses pencabutan SK kepengurusan yang lama. Ini jelas cacat prosedur organisasi," komentar Lutfi.

Dia juga menekankan masalah pembekuan pengurus daerah yang terjadi tanpa surat peringatan resmi atau rapat transparan. "Organisasi harusnya berjalan di atas aturan, bukan selera individu," tambahnya.

Dugaan Intimidasi Terhadap Atlet dan Orang Tua

Konflik organisasi ini telah menciptakan dampak yang lebih jauh terhadap kondisi mental para atlet. Perwakilan orang tua atlet melaporkan adanya intimidasi yang mengganggu fokus dan persiapan bertanding para atlet.

Kondisi psikologis atlet yang tertekan bisa mengakibatkan penurunan prestasi Muay Thai Indonesia pada tingkat internasional. Dalam situasi ini, pihak Farel Alfaret berusaha mendesak diadakannya audiensi terbuka untuk memastikan transparansi mengenai status atlet.

"Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan dan profesional di tingkat lembaga olahraga," ucap Lutfi.

Siap Tempuh Jalur RDPU di Komisi X DPR RI

Saat ini, kelompok Farel Alfaret dan Lutfi Agizal masih menunggu respons dari KONI dan Kemenpora. Namun, mereka menegaskan untuk tidak menjadikan ini sebagai akhir dan berencana untuk melibatkan lembaga dari sisi legislatif.

"Jika aspirasi kami tidak didengarkan, kami akan membawa masalah ini ke Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI," jelas Lutfi.

Pengurus daerah dari seluruh wilayah, termasuk Papua dan DKI Jakarta, tetap bersatu dan berjanji untuk menuntut keadilan bagi para atlet Muay Thai yang telah mengorbankan segalanya untuk cabang olahraga ini.