Rabu, 12 NOVEMBER 2025 • 15:05 WIB

Pelarangan Kecepatan Pejalan Kaki: Aturan Kontroversial di Slovakia

Author

Fiddy Anggriawan

Pemerintah Slovakia baru saja mengesahkan undang-undang yang menetapkan batas kecepatan maksimum 6 kilometer per jam bagi pejalan kaki di trotoar. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keselamatan di area yang semakin ramai tersebut.

Namun, banyak warga yang menyuarakan ketidakpuasan, menganggap aturan ini berlebihan dan tidak realistis, bahkan muncul spekulasi mengenai kemungkinan keharusan memiliki SIM untuk berjalan kaki.

Rincian Undang-Undang Baru

Batas kecepatan ini tidak hanya berlaku untuk pejalan kaki, tetapi juga mencakup pesepeda, pengguna sepatu roda, dan skuter listrik. Tujuannya adalah untuk mengurangi risiko kecelakaan di trotoar yang kian padat.

Di bawah undang-undang ini, pelanggar bisa dikenakan denda hingga 100 euro. Namun, penjelasan mengenai metode penegakan hukum saat aturan mulai berlaku pada 1 Januari tahun depan, masih belum jelas.

Tanggapan Masyarakat terhadap Kebijakan

Aturan ini mendapat kritik tajam dari berbagai kalangan, termasuk Dan Kollar, Presiden kelompok advokasi pejalan kaki dan pesepeda Cyklokoalicia. Beliau menyatakan, “Pada kecepatan serendah itu, sulit menjaga keseimbangan, bahkan anak-anak berusia tiga hingga empat tahun yang bersepeda pun biasanya melampauinya.”

Di sisi lain, kelompok Concerned Mothers mendesak Presiden Slovakia untuk tidak menandatangani undang-undang ini. Mereka beralasan bahwa perubahan ini justru akan menciptakan kebingungan dan tidak menyelesaikan masalah keselamatan di jalan.

Konteks dan Tantangan Kebijakan

Data kepolisian Slovakia menunjukkan bahwa pada tahun lalu, tercatat ada 67 pejalan kaki serta 22 pesepeda dan pengguna skuter yang kehilangan nyawa akibat kecelakaan. Namun, data spesifik mengenai insiden di trotoar tidak pernah dicatat secara terpisah.

Di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Robert Fico, pemerintah Slovakia telah mengeluarkan berbagai perundang-undangan kontroversial sejak tahun 2023. Walaupun demikian, kebijakan tersebut sering kali mendapat penolakan dari masyarakat yang merasa kebebasan mereka terancam.