Senin, 09 FEBRUARI 2026 • 21:29 WIB

DPR Dorong Keterbukaan TVRI Terkait Kontrak Hak Siar Piala Dunia 2026

Author

Fiddy Anggriawan

Komisi VII DPR RI mendesak TVRI untuk transparan dalam mengungkap nilai kontrak hak siar Piala Dunia 2026. Permintaan ini timbul seiring dengan fakta bahwa pendanaan hak siar tersebut berasal dari uang negara.

Anggota DPR, Yoyok Riyo Sudibyo, menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran publik, sementara Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, mengungkapkan tantangan dalam menyampaikan angka pasti akibat faktor pajak dan fluktuasi nilai tukar.

Desakan Komisi VII DPR RI

Yoyok Riyo Sudibyo telah meminta manajemen LPP TVRI untuk memberikan detail mengenai nilai kontrak hak siar Piala Dunia 2026. Ia mengatakan, 'Tolong transparan ya nanti ya. Kami menghendaki, Bapak transparan. Ini duit negara.'

Yoyok menegaskan bahwa transparansi anggaran adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana negara. Ia berharap TVRI, yang merupakan badan penyiaran milik negara, mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan.

Pernyataan ini menggarisbawahi betapa pentingnya bagi lembaga publik untuk berkomunikasi jelas mengenai penggunaan dana yang bersumber dari masyarakat.

Perbandingan Nilai Kontrak

Andika Satya Wasisto, juga dari Komisi VII, meminta TVRI untuk menyediakan angka yang jelas agar masyarakat dapat menilai kemampuan dan kesiapan lembaga tersebut dalam menyiarkan acara besar seperti Piala Dunia. Ia menyampaikan, "Nah ini sama tidak kira-kira TVRI nilainya sekitar Rp1 triliun tersebut? Karena ini anggaran negara, Pak. Jadi tidak bisa main-main juga."

Ia memberikan contoh negara lain, seperti Spanyol yang mengeluarkan sekitar 55 juta Euro atau lebih dari Rp1 triliun untuk hak siar serupa, sebagai acuan bagi penilaian yang objektif.

Perbandingan ini bertujuan untuk mendorong TVRI mengungkap informasi yang lebih transparan, sehingga masyarakat memahami besaran anggaran yang terkait dengan hak siar Piala Dunia.

Penjelasan TVRI Mengenai Anggaran

Direktur Utama TVRI, Iman Brotoseno, menjelaskan bahwa terdapat kendala dalam mengungkapkan nilai kontrak secara transparan. Iman menuturkan, "Masih ada hitung-hitungan tentang nilai kurs fluktuatif sekali. Jadi kalau dulu sampai sekarang tuh dengan nilai kurs sekarang itu boleh saya sampaikan Rp32 miliar Pak, bedanya Pak, besar sekali."

Ia menambahkan bahwa bantuan pemerintah dari APBN hanya mencakup biaya lisensi hak siar yang langsung disetorkan kepada pemegang lisensi utama. Biaya operasional lainnya harus dicari secara mandiri oleh TVRI.

Pernyataan ini memberikan gambaran mengenai tantangan yang dihadapi TVRI dalam pengelolaan anggaran dan perlunya kolaborasi antara lembaga publik dan pemerintah untuk mencapai transparansi yang diharapkan.